SELAMAT BERKONGRES RIA, TELURKAN GAGASAN, MATANGKAN PERLAWANAN, DAN MENANGKAN PERJUANGAN

Oleh : Jason

6 – 8 Februari 2016 Federasi Perjuangan Buruh Indonesia ( FPBI ) akan melakukan Kongres ke IV. Menjelang usia yang ke 10 tahun, usia yang masih sangat muda ini telah banyak sekali mewarnai dinamika gerakan buruh di Indonesia. Tidak seperti Serikat Buruh lain yang lahir akibat perpecahan / split organisasi sebelumnya, FPBI lahir dan berkembang dimulai dari titik nol dengan segala kesulitan, hambatan, keterbatasan, dan juga pengalaman yang masih sangat minim. Satu hal yang hingga saat ini menjadi pembeda dan tradisi yang terus dijaga ialah keyakinan dan kepercayaan terhadap kemandirian ekonomi maupun politik.

Oleh karena itu izinkan lah penulis memberikan sedikit tulisan pengantar menyongsong kongres tersebut. Dimana saat ini penulis juga merupakan bagian dari FPBI dan masih terus sama – sama belajar Protest--4-dan berjuang.

Dalam setiap fase perkembangan masyarakat selain masyarakat komunal primitive selalu ada dua klas pokok yang saling bertentangan. Tuan Budak VS Budak, Tuan Tanah VS Buruh Tani, dan saat ini Klas Pemodal VS Klas buruh.

Masyarakat borjuis modern yang timbul dari runtuhan masyarakat feodal tidak menghilangkan pertentangan-pertentangan kelas. Ia hanya menciptakan kelas-kelas baru, syarat-syarat penindasan baru, bentuk-bentuk perjuangan baru sebagai ganti yang lampau.

Tetapi zaman kita, zaman borjuasi, mempunyai sifat yang istimewa ini: ia telah menyederhanakan pertentangan-pertentangan kelas. Masyarakat seluruhnya semakin lama semakin terpecah menjadi dua golongan besar yang langsung berhadapan satu dengan yang lain – borjuasi dan proletariat” Karl Marx

Dalam masyarakat kapitalis inilah lahir klas buruh. Klas yang terikat dalam corak dan relasi produksi baru. Klas yang demi mempertahankan hidupnya harus dengan sukarela dan terpaksa menjual tenaga kerjanya dan kemudian diberikan upah sebagai harga tenaga kerja yang sudah dikeluarkannya. Pada akhirnya industri modern telah memusatkan klas buruh ke dalam pabrik – pabrik, pelabuhan, kantor, sekolah dll.

Mengapa Kaum Buruh Harus Berserikat

Kondisi kerja yang sama, penghisapan, pencurian nilai lebih yang dirasakan klas buruh telah melahirkan rasa persamaan nasib. Eksploitasi yang dilakukan klas pemodal berlangsung secara massal dan bersamaan. Misalkan dalam 1 pabrik kebijakan upah murah dan jam kerja yang panjang berlaku untuk mayoritas buruh yang bekerja dalam pabrik tersebut. Hal tersebut melahirkan persaudaraan dalam ketertindasan, rasa solidaritas yang akan menggiring persamaan nasib menjadi perlawanan bersama.

Dalam cengkraman kuku kapitalis yang kuat, buruh tidak dapat melakukan perlawanan secara individu. Lemahnya perlawanan individu tersebut dapat dengan mudah melemparkan buruh ke luar pabrik. Dalam mata rantai produksi di dalam suatu pabrik, 1 mata rantai saling berhubungan dengan mata rantai yang lainnya. Walau pun dalam satu produksi klas buruh terpisahkan dalam berbagai bagian dan cara kerja namun sesungguhnya klas buruh merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Satu saja bagian produksi terhenti prosesnya maka akan mengganggu bagian lainnya bahkan keseluruhan proses produksi. Untuk itu dibutuhkan satu kerjasama / kolektif perlawanan.

Dalam peradaban modern dikenal satu istilah organisasi atau dalam klas buruh disebut Serikat Buruh. Semaoen dalam Penuntun Kaum Buruh menulis Ada pula yang berpendapat bahwa kaum buruh hidupnya sangat sulit, sebab hasil perdagangannya sebagian diambil menjadi keuntungan kaum majikan atau keuntungan bagi orang yang memberi pekerjaan padanya. Oleh sebab itu kaum buruh kemudian bersama-sama mendirikan per­kumpulan dalam pekerjaannya, bersama-sama dengan semua kaum buruh agar mereka semakin kuat dan meminta keadilan atas hasil kerjanya. Jangan sampai kaum majikan saja yang semakin kaya, sedangkan kaum buruhnya hidup miskin. Perkumpulan-­perkumpulan inilah yang dinamakan Vakbond atau Vak Vereniging atau Serikat Buruh”. Jadi serikat buruh dibentuk dan didirikan oleh buruh tidak lain untuk menuntut kesejahteraan atas hasil kerjanya kepada pengusaha / majikan.

Serikat buruh dalam prakteknya pastilah selalu berhadap – hadapan dengan pengusaha. Pengusaha dapat terus berlangsung hidup dan memperoleh kekayaan merupakan hasil penghisapan tenaga kerja buruh, karena proses kerja buruh lah yang bisa merubah dan melipat gandakan modal pengusaha menjadi suatu bentuk komoditi. Agar keuntungan pengusaha terus bertambah besar maka upah buruh selalu ditekan semurah – murahnya sehingga harga komoditi yang dijual dapat bersaing dengan sesama pengusaha lainnya. Sementara klas buruh melalui serikat buruh melakukan perjuangan menaikkan taraf hidupnya menuntut kesejahteraan yang layak dan lebih. Singkatnya klas buruh menuntut kenaikan upah yang artinya klas buruh menuntut agar pengusaha mau dan sukarela mengurangi jumlah keuntungan yang selama ini didapat dan didistribusikan kepada buruhnya. Tentu saja hal seperti demikian tidak akan terjadi dengan mudah. Kontradiksi pokok ini terus terjadi sepanjang kapitalisme menguasai dunia.

Klas pemodal merupakan satu kekuatan yang kuat. Mereka mempunyai segala alat dan cara untuk melumpuhkan kekuatan perjuangan klas buruh. Mereka menguasai kekuasaan politik yang dapat mengerahkan semua instrument Negara ( termasuk di dalamnya aparatus kekerasan Negara : TNI dan Polisi ) untuk meredam perjuangan buruh. Sementara kekuatan serikat buruh terletak pada posisi vitalnya dalam proses produksi. Mogok bekerja menjadi salah satu kekuatan terampuh yang dimiliki oleh serikat buruh.

Namun serikat buruh itu sendiri bukan lah dengan mudah dapat dijadikan senjata bagi kaum buruh. Serikat buruh dapat menjadi senjatanya klas buruh setidaknya harus memiliki beberapa syarat :

  1. Kekompakan, kesolidan dan persatuan diantara klas buruh. Ini menjadi kunci awal bagi perjuangan klas buruh. Tanpa kekompakan, kesolidan, dan persatuan klas buruh mustahil serikat buruh dapat menjadi satu kekuatan yang tangguh
  2. Kepemimpinan dan program. Dalam satu organisasi manapun termasuk serikat buruh harus mempunyai kepemimpinan yang kuat, jujur, disiplin, komitmen serta mampu mengkonsolidasikan klas buruh. Kepemimpinan yang tidak kuat dan lacur akan menggiring perjuangan klas buruh menuju jurang penindasan yang lebih dalam. Sementara selain kepemimpinan juga serikat buruh harus mempunyai program perjuangan. Program perjuangan yang dihasilkan dari gagasan – gagasan dan disepakati bersama inilah yang akan mengawal kepemimpinan tadi. Tanpa program perjuangan yang jelas dan konkret kepemimpinan yang kuat tidak akan tau kemana arah perjuangan klas buruh kedepannya.
  3. Kemandirian ekonomi. Perjuangan klas buruh jelas menuntut perbaikan nasib dan kesejahteraan. Artinya baik klas buruh maupun serikat buruh itu sendiri berdiri dalam keadaan tidak mapan. Sulit dan sukarnya perjuangan klas buruh mengharuskan serikat buruh untuk mampu mengorganisir sumber keuangan dalam rangka perjuangan panjang tersebut. Pentingnya kesadaran ber-iuran dan juga membangun satu kemandirian ekonomi lain akan menyokong dan menguatkan perjuangan itu sendiri. Dan yang terpenting dengan kemandirian ekonomi tersebut membebaskan perjuangan klas buruh dari intervensi dan juga kooptasi dari pihak yang ingin membelokkan perjuangan buruh
  4. Ideologi ialah tujuan. Klas buruh harus mempunyai tujuan tatanan masyarakat kedepan ialah peradaban yang tanpa ada penindasan. Selama ratusan tahun kapitalisme berkuasa, selama itu juga klas buruh mengalami ketertindasan. Tanpa adanya ideologi klas buruh akan mengalami kebingungan, kebuntuan, bahkan keputus asaan dalam melakukan perjuangan yang sering kali mengalami kegagalan – kegagalan dalam perkembangannya. Hanya ideologi yang mampu menjaga klas buruh tetap bertahan dengan semangat baja dalam melawan system yang tidak manusiawi ini. Ideologi dapat muncul lewat praktek belajar dan berjuang bersama.

Tanpa syarat – syarat diatas mustahil serikat buruh dapat menjadi alat pertahanan dan perlawanan kaum buruh.

Perjuangan Kaum Buruh (batasan dan lompatan)

Serikat buruh merupakan perkumpulan klas buruh. Serikat buruh juga terikat pada mekanisme formal Negara ( baca : peraturan perundang – undangan ). Perjuangan serikat buruh selalu menuntut kesejahteraan normative misalkan kenaikan upah, kepastian kerja, kesehatan dan pendidikan keluarga dll. Untuk merebut kembali kesejahteraan yang secuil saja klas buruh banyak menghadapi hambatan baik secara internal maupun eksternal. Hambatan internal seperti kesadaran klas buruh yang masih minim, kesolidan dan solidaritas yang lemah, ekonomi mandiri yang tidak berjalan. Sementara hambatan ekstenal ialah kekuatan pengusaha yang kuat, ancaman represifitas dari aparat Negara maupun milisi, hukum yang tidak berpihak pada klas buruh dan masih banyak lagi lainnya.

Dengan kondisi demikian perjuangan kaum buruh sesungguhnya memiliki batasan dalam pemenangan. Setiap waktu serikat buruh akan berhadapan dengan pengusaha dalam berbagai momentum, baik itu ketika perjuangan upah, advokasi PHK, tuntutan hak normative, maupun penolakan kebijakan Negara, dan itu selalu terjadi hampir menyita seluruh waktu serikat buruh. Perjuangan serikat buruh tidak mampu menembus akar masalah yang dihadapi dalam system kapitalisme.

Namun bukan berarti kemudian kita meremehkan fungsi serikat buruh. Justru karena berbagai hambatan dan batasan tersebut kita harus mampu merevolusionerkan serikat buruh. Serikat buruh harus meradikalisasi dirinya agar mampu bertarung merebut kesejahteraan dari klas pemodal. Serikat buruh harus berupaya semaksimal mungkin memenangkan pertarungan – pertarungan normative. Karena dari pertarungan memenangkan batas normative inilah menjadi sumbu awal bagi ledakan gerakan klas buruh kedepan. Serikat buruh harus mampu memenangkan pertarungan awal agar dapat menjaga semangat dan militansi klas buruh. Serikat buruh juga mejadi sekolah yang efektif bagi kemajuan kesadaran klas buruh. Serikat buruh juga harus mampu dikelola secara professional sebagai pelajaran awal mengelola Negara kelak. Karena pentingnya fungsi dan peran inilah maka perhatian terhadap serikat buruh tidak boleh kita alihkan.

Jika serikat buruh memiliki batasan yaitu hanya sekedar berjuang memperbaiki nasib maka harus ditingkatkan menjadi perjuangan perubahan nasib. Ini merupakan dua hal yang berbeda namun saling berkaitan. Menurut Ibnu Parna dalam Menara Buruh “Perjuangan untuk perbaikan nasib terbatas kepada nasib buruh dalam lingkaran masyarakat kapitalis. Sebaik apapun nasib buruh dalam masyarakat kapitalis, kaum buruh tidak akan pernah berkuasa atas hasil pekerjaannya dan kaum buruh tidak pula berkuasa atas nilai lebih yang diperas dari tenaganya. Sebaik apapun nasib buruh dalam masyarakat kapitalis, kaum buruh tidak akan hidup tenteram, karena tetap terancam akan kenaikan harga kebutuhan sehari-hari yang tidak seimbang dengan kenaikan upah. Dan tetap terancam bahaya pengangguran, bahaya perang dan lain-lain. Sebaliknya, perubahan nasib tidak didapat dalam masyarakat kapitalis. Perubahan nasib hanya dapat diperoleh di atas liang kubur masyarakat kapitalis. Untuk dapat merobohkan masyarakat kapitalis sangat dibutuhkan kesadaran massa buruh. Itulah sebabnya setiap ketimpangan dalam masyarakat kapitalis, yang selalu menimpa nasib buruh, perlu digunakan sebagai latihan menambah kesadaran buruh, serta sebagai saluran untuk memperkaya pengalaman buruh. Demikianlah perjuangan perbaikan nasib tidak boleh dipandang sebagai soal yang terpisah, melainkan harus dipahami dan dilakukan sebagai bagian dari perjuangan perubahan nasib”. Untuk melakukan perjuangan perubahan nasib inilah klas buruh memerlukan alat baru dalam perjuangannya yaitu alat politik klas buruh.

Partai Buruh Dan Serikat Buruh

Partai buruh dan serikat buruh merupakan dua alat perjuangan klas buruh. Serikat buruh adalah alat perjuangan sederhana klas buruh. Serikat buruh menjadi pusat konsolidasi massa buruh dalam melakukan perjuangan normative. Sementara partai buruh alat perjuangan klas buruh dengan tingkatan yang lebih maju. Partai buruh tidak hanya mengkonsolidasikan klas buruh namun juga menjadi pusat konsolidasi seluruh rakyat tertindas. Partai buruh melakukan perjuangan perubahan nasib rakyat.

Jika serikat buruh menuntut perbaikan kesejahteraan, maka partai buruh memperjuangkan perubahan kondisi massa rakyat dengan jalan merebut kekuasaan politik. Serikat Buruh adalah sebuah cabang dalam susunan massa aksi. Partai kaum buruh adalah pimpinan dari berbagai cabang susunan massa aksi. Singkatnya, Partai kaum buruh adalah pimpinan dalam susunan massa aksi yang teratur. Partai buruh haruslah lebih disiplin dan militan dalam perjuangan kelas. Partai buruh juga sudah harus mempunyai cita – cita dan bayangan tatanan massa rakyat ke depan.

Karena saling berkaitan inilah maka harus ada pembagian kerja yang disiplin dan sama kerja kerasnya. Tanpa serikat buruh yang kuat dan militan, dan juga pengalaman – pengalaman yang memerlukan daya juang tinggi akan sulit membangun partai buruh yang kuat pula. Karena dari serikat buruh yang kuat ditambah pengalaman daya juang yang tinggi akan menghasilkan pemimpin – pemimpin massa buruh yang sudah teruji untuk membangun partai buruh. Tanpa pondasi atau tuas yang kuat dan solid sudah dapat dipastikan partai buruh tidak akan sanggup berjuang dan berhadap – hadapan dengan kekuasaan klas pemodal.

Penutup

Akhirnya sebagai penutup kami mengucapkan Selamat Berkongres Ria buat kawan – kawan FPBI. Jadikanlah kongres ini sebagai momentum lahirnya gagasan – gagasan terbaik dan juga melahirkan kepemimpinan perlawanan klas buruh ke depannya. Dan yang terakhir semoga semua harapan dan cita – cita segera terwujud demi kejayaan klas buruh dan rakyat Indonesia. Jaya lah Sosialisme!!!

Tulisan Kepada Kawan: Tentang Bagaimana Seharusnya Kita Berperan

Oleh: Jason

Dalam konteks gerakan kiri sudah sangat lazim jika terdapat satu pernyataan bahwa perjuangan serikat buruh harus dinaikkan menjadi perjuangan kelas yang kemudian dimuarakan dalam satu alat politik kelas yaitu Organisasi Politik (baca:Partai), Partai yang akan menghantarkan kelas buruh pada gerbang Sosialisme yaitu tatanan dimana kelas buruh memegang tampuk kekuasaan dan mengirimkan tatanan lama yakni kapitalisme ke dalam tong sampah sejarah peradaban.

Partai itu sendiri berisi anggota biasa, anggota maju dan kader yang sudah teruji baik secara praktek maupun ideologinya. Bagaimana dengan posisi kader dalam ormas maupun partai itu sendiri? Perdebatan klasik inilah yang sering kita temui dalam dinamika gerakan kiri. Perdebatan yang biasanya terjadi mengenai posisi dan peran kader dalam sebuah ormas. Mayoritas berpendapat bahwa kader harus segera ditarik posisi dan dinaikkan perannya ke dalam organisasi politik sehingga pekerjaan – pekerjaan utamanya ialah pekerjaan politik, agitasi dan propaganda maju saja. Pendapat seperti ini kebanyakan berakhir dengan menurunnya dinamika dan kekuatan ormas dikarenakan tidak adanya motor dalam organisasi massa dan menumpuk anggota maju dengan pekerjaan – pekerjaan intelektual semata. Sementara terdapat pendapat lain bahwa seorang anggota maju haruslah berdiri ditengah – tengah massa dan bekerja bersama massa. Pendapat ini pun tidaklah tepat karena akan mengakibatkan seorang anggota maju berkutat dengan permasalahan ekonomistik dan sulit untuk membawa organisasi massa ke dalam lompatan perjuangan yang lebih tinggi.

Kedua pendapat tersebut tidak dapat dilihat sekedar persoalan teknis semata melainkan merupakan cerminan partai dalam memandang persoalan perjuangan ekonomis dan juga politik. Satu hal yang pasti ialah segala dinamika antara serikat buruh saling berhubungan erat dengan partai begitu pun sebaliknya. Gerakan buruh akan mengalami peningkatan atau penurunan yang tajam dalam perjuangannya disebabkan faktor – faktor yang mempengaruhi salah satunya kuat atau lemahnya intervensi politik dalam gerakan buruh itu sendiri.

Menangkan Hingga Batasan – Batasan Tertinggi dengan Tidak Meninggalkan yang Terendah

Seperti yang kita ketahui, bekerja di dalam organisasi massa merupakan pekerjaan yang sulit dan banyak rintangan. Disana akan banyak kita temui berbagai macam tendensi mulai dari ultra kanan bahkan hingga ultra kiri menghinggap di kepala kaum buruh. Watak reformisme bahkan menjadi mayoritas mulai dari buruh di tingkat akar rumput hingga elit – elit pimpinan buruh. Cara bekerja di organisasi massa inilah menjadi kunci awal yang menentukan perkembangan perjuangan kelas buruh. Organisasi massa adalah ladang subur bagi partai, didalamnya terdapat bibit – bibit unggul yang kelak akan memikul beban sejarah perjuangan kelas. Disana juga merupakan laboratorium yang tepat untuk menganalisa kondisi riil subjektif dan objektif.

Inilah tantangan pertama yang sudah terpampang di hadapan kita. Mulai dari kesadaran buruh yang masih sangat rendah, tekanan pemilik modal yang selalu tidak memberikan kita nafas lega, bahkan keberpihakan negara yang sudah dipastikan pro pemodal yang selalu merepresi perjuangan kelas buruh. Apa yang harus dilakukan oleh kader partai dalam kondisi seperti itu?? Betul bahwa perjuangan ekonomi/normatif tidak akan pernah ada habisnya dan tidak akan menyelesaikan akar persoalan kelas buruh karena tidak akan mengubah sistem. Namun kita juga harus menyadari bahwa perjuangan politik kelas harus dimulai dari perjuangan yang bahkan terkadang dianggap remeh.

Kader partai harus lah berdiri ditengah massa, memberikan contoh tauladan dalam perjuangan, serta bersama kaum buruh memunculkan ide – ide kreatif dan berani dalam memenangkan perjuangan ekonomis. Dari kemenangan – kemenangan kecil (bahkan juga kekalahan) itu lah kelas buruh dapat belajar langsung dan menilai siapa yang paling konsisten berjuang bersama mereka, metode apa yang tepat untuk memenangkan isu, dan jalan keluar apa yang menjadi cita – cita kelas buruh untuk memerdekakan dirinya. Dalam batasan kemenangan yang diberikan atau dapat diperoleh dalam perjuangan ekonomis dalam system kapitalisme, maka kader partai harus berusaha sekuat tenaga dan daya upaya untuk terus memenangkan perjuangan – perjuangan ekonomis sampai dengan batasan tertinggi yang mampu dicapai atau dengan kata lain merebut kembali pencurian nilai lebih yang dirampok oleh kapitalis sebagai syarat mencicil perjuangan yang lebih tinggi lagi di kemudian hari.

Organisasi Politik Kelas Buruh

Dalam setiap fase perjuangan kelas buruh pada akhirnya selalu dihadapkan pada 2 pilihan, apakah melanjutkan perjuangan dengan lompatan yang lebih tinggi atau kemudian melakukan kompromi atau memundurkan perjuangan kelas buruh. Tentu saja sebagai kader partai akan memilih melanjutkan perjuangan ekonomis menuju perjuangan politik. Hanya pemimpin yang reformis lah yang akan menghentikan bahkan memundurkan perjuangan kelas buruh yang sudah mampu dicapai lewat perjuangan yang tak kenal lelah tersebut.

Perjuangan ekonomis yang meningkat tajam akan selalu diiringi dengan kenaikan kesadaran kelas buruh. Organisasi partai harus lah jeli melihat kondisi ini. Dengan semangat perjuangan yang sedang tinggi rekruitasi terhadap kader buruh akan mengalami kenaikan yang signifikan. Memperbanyak lapisan kader dalam organisasi massa menjadi kunci dalam menaikkan perjuangan politik. Hal ini disebabkan akan mulai kita temui pengkhianatan – pengkhianatan, sabotase, hingga penyingkiran yang akan dilakukan oleh pimpinan – pimpinan reformis. Ini adalah sesuatu yang tak terelakkan. Mengkonsentrasikan buruh – buruh maju ke dalam partai secepatnya harus dilakukan untuk menjaga ideologi dan geliat perjuangan yang ada. Tidak boleh ditunda dengan alasan apapun.

Dengan mengkonsentrasikan buruh – buruh ke dalam organisasi partai akan menjamin kerja – kerja ideologi politik di dalam organisasi massa lebih tersistematis dan memiliki tuas yang lebih kuat dalam mendorong maju perjuangan buruh.

Perjuangan Politik Kelas Buruh

Pada akhirnya kelas buruh sampailah juga pada pilihan melakukan perjuangan politik. Perjuangan yang tidak hanya akan merebut kembali remah – remah kue, namun juga membalikkan keadaan dimana kelas buruh merebut kekuasaan dan menyingkirkan para borjuasi dan komprador dari kekuasaan ekonomi politik.

Pada titik ini kader – kader buruh harus memulai konsolidasi dan propaganda gagasan perjuangan politik. Gagasan yang pastinya akan menimbulkan polemik dalam dinamika serikat buruh. Gagasan yang saling bertarung dan membuka watak asli para pemimpin reformis. Disini kader harus bekerja keras meyakinkan dan memenangkan gagasan bahwa kelas buruh harus membentuk alat politiknya sendiri. Alat politik yang memposisikan diri sebagai pusat perjuangan kelas buruh dan berhadap – hadapan dengan penguasa. Alat politik yang bertujuan untuk menegakkan kepala kelas buruh ke atas dan membusungkan dada kelas buruh ke depan. Mengutip pernyataan Lenin: “Bila kau ingin membantu massa dan memenangkan simpati dan dukungan massa, maka kau tidak boleh takut menghadapi kesulitan – kesulitan, kau tidak boleh takut menghadapi hinaan – hinaan dan penindasan dari para pemimpin, tetapi kita harus dengan gigih bekerja dimana massa berada. Kita harus dapat melakukan pengorbanan apapun, harus dapat melewati rintangan terbesar guna melakukan agitasi dan propaganda secara sistematis, gigih, terus menerus dan sabar, terutama di institusi – institusi, organisasi – organisasi, dan asosiasi – asosiasi yang bahkan yang paling ultra reaksioner dimana massa proletar atau semi proletar dapat ditemui.”

Perjuangan politik tentu bukanlah perjuangan yang lebih mudah dibandingkan perjuangan ekonomis. Justru tantangan dan hambatan yang dihadapi akan berkali – kali lipat. Dalam partai inilah dituntut disiplin yang kuat dan mental baja. Perjuangan yang menuntut syarat – syarat material yang cukup dan matang baik secara subjektif dan objektif. Perjuangan yang menentukan masa depan kelas buruh dan keluarganya.

Partai buruh juga harus mampu mengkonsolidasikan kekuatan berlawan yang tertindas. Petani, nelayan, kaum miskin kota juga pelajar progresif harus diajak menggabungkan diri dalam perjuangan kelas yang sesungguhnya. Partai yang mendedikasikan dirinya untuk kemanusiaan dan peradaban yang lebih baik.

Penutup

Cara kerja kader baik di ormas maupun di orpol memang bukanlah pekerjaan semudah membagi kerja dan taktik dalam permainan paintball maupun permainan lainnya. Pembagian kerja ini menuntut ketelitian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab bersama atau kolektif. Tanggung jawab yang setara dan seimbang yang dipikul bersama akan meringankan pekerjaan pembebasan kelas buruh.

Tentu sudah banyak sejarah yang memberikan pelajaran yang amat berharga bagi kita. Dimana pekerjaan di tengah massa sering kali tidak seimbang dengan pekerjaan – pekerjaan dalam organisasi kader. Kita tidak ingin terjebak dalam aktivisme keserikat buruhan namun kita juga tidak ingin kader seperti berada di menara gading yang tak sanggup menjawab bahkan berani memikul tanggung jawab yang seakan dianggap remeh.

Tidak meremehkan pekerjaan – pekerjaan kecil dan juga tidak mengecilkan pekerjaan besar harus tertanam dalam benak setiap kader. Terus belajar dan memikul tanggung jawab bersama dalam kolektif setidaknya akan menghindarkan kita dari anekdot “kader sangat paham dan lantang berbicara revolusi dan perjuangan kelas namun gagap dan geleng – geleng kepala dalam menjelaskan apa pengertian Upah Layak bagi Buruh…”

Kebijakan Pengupahan Yang Layak Ditentang

Oleh: CC PPI

Di setiap penghujung tahun, selalu menjadi saat-saat yang berat bagi setiap kaum buruh di Indonesia, karena upahnya di tahun depan ditentukan pada saat yang paling krusial ini. Seluruh kaum buruh tergerak oleh perjuangan upah yang menentukan nasibnya di tahun mendatang. Hampir dimana-mana kita temui aksi demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan upah yang lebih tinggi. Di Dewan Pengupahan yang berisi wakil dari pengusaha, pemerintah, akademisi dan serikat buruh negosiasi seringkali berakhir dengan jalan buntu.

Tahun ini para pemilik modal mendapatkan angin segar oleh pemerintah. Melalui Paket Kebijakan ekonomi ke IV, Pemerintahan Jokowi – JK mengeluarkan Peraturan Pemerintah 78/2015. Ada tiga poin utama yang harus dikritisi dari PP ini, pertama, mematok kenaikan upah buruh pada tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Kedua, peninjauan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 5 tahun sekali. Di dalam regulasi ini tampak jelas sekali bahwa negara hadir untuk melindungi kepentingan pemilik modal. Ketiga, pembatasan peran serikat buruh dalam penentuan upah.

Meskipun demonstrasi besar-besaran kaum buruh disertai dengan aksi mogok nasional selama 4 hari berturut-turut dilakukan namun Pemerintah tidak bergeming sedikitpun untuk membatalkan PP tersebut, bahkan berulangkali Menaker Hanif Dhakiri menyatakan dengan tegas bahwa PP ini akan tetap diberlakukan.

Regulasi pemerintah atas upah, yang termanifestasi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, benar-benar mencerminkan peran dan posisi Pemerintah dalam konteks pertarungan Pemilik Modal vis a vis Kaum Buruh. Karena dalam soal upah, kaum buruh menginginkan kenaikan yang setinggi-tingginya sementara kaum pemilik modal menginginkan upah ditekan serendah-rendahnya. Di dalam benturan kepentingan inilah negara hadir untuk menjaga agar tatanan kapitalisme yang saat ini ada tetap berlangsung, bahkan lebih dari itu, regulasi tersebut dibuat untuk menyelamatkan kapitalisme yang saat ini tengah mengalami krisis dan depresi hebat.

Ekonomi politik kapitalisme saat ini

Kapital yang berproses untuk menjadi barang, mensyaratkan adanya produksi dan penyerapan hasil produksi oleh pasar. Jika salah satu dari keduanya tidak berjalan dengan baik maka kapitalisme akan berjalan dengan pincang. Indonesia adalah negara produsen dan pasar yang bagus untuk menyerap barang-barang hasil produksi. Dengan segala daya upaya kaum pemilik modal akan selalu menjaga kondisi yang demikian. Dalam titik inilah negara memainkan posisi dan peran dalam keberlangsungan tatanan kapitalisme. Baik melalui kehadiran langsung maupun tidak langsung dalam hidup masyarakat, negara senantiasa berupaya mencipta dan menjaga kondisi yang dibutuhkan bagi kelancaran sirkulasi kapital.

Hal ini akan lebih mudah kita lihat dari data statistik yang ada. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2014 kemarin tercatat sebesar 5,02%. Terdapat lima sektor industri yang menjadi menyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi tersebut. Sektor industri pengolahan punya peran tertinggi dengan persentase mencapai 21,02% dengan pertumbuhan sebesar 4,63% dari tahun sebelumnya. Kedua adalah sektor perdagangan yang mempunyai kontribusi 13,38% dengan pertumbuhan 4,84%. Dibanding tahun lalu, sektor perdagangan sedikit meningkat didorong perdagangan barang. Sektor pertanian menempati urutan terbesar ketiga dengan persentase 13,38% dan mengalami pertumbuhan 4,18%. Jika dibanding dengan tahun 2013, terjadi sedikit penurunan sebesar 4,2%.

Keempat, sektor konstruksi dengan persentase 9,88% dengan pertumbuhan sebesar 6,97%. Pembangunan rumah hotel, jembatan, jalan dan pelabuhan menjadi alasan pertumbuhan di sektor konstruksi ini. Kelima sektor pertambangan dengan porsi 9,82 %, tapi pertumbuhannya rendah hanya 0,55%, hal ini dikarenakan pemberlakuan UU Minerba yang mewajibkan industri pertambangan mempunyai smelter.

Industri pengolahan tersebut diantaranya adalah industri manufaktur padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kaum buruh dan industri pengolahan sumber daya alam (termasuk migas). Di balik kontribusi terbesar industri manufaktur inilah terungkap betapa keberlangsungan sirkulasi produksi kapitalis di Indonesia sangat bertumpu pada tingkat upah murah. Ditambah lagi jika kita membedah data ekspor, berada pada jajaran teratas dalam 10 besar daftar subsektor industri manufaktur yang memberi kontribusi besar terhadap ekspor Indonesia periode 2010-2014, adalah industri pengolahan kelapa sawit, besi baja, mesin dan otomotif, tekstil, elektronika, dan subsektor industri lainnya yang tergolong dalam klasifikasi padat karya.

Kondisi upah murah terbukti masih pada posisi penyokong utama bagi keberlangsungan dan kelancaran sirkulasi produksi kapitalis di Indonesia. Lawatan Jokowi ke berbagai negara untuk mengundang investasi masuk yang sejalan dengan pembangunan kawasan industri baru atau kawasan ekonomi khusus (KEK). Mempertahankan regulasi upah murah ini merupakan pertaruhan bagi Pemerintahan Jokowi-JK. Formulasi pengupahan yang ditetapkan melalui PP No 78/2015 tampak jelas memenuhi kepastian tingkat upah bagi pengalihan aktivitas produksi ke Indonesia. Melalui PP ini, komponen penghitungan upah minimum semakin pasti, terutama melalui mekanisme peninjauan kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan lima tahun sekali. Kondisi yang sangat menguntungkan bagi pemilik modal internasional untuk melakukan aktivitas akumulasi kapital di Indonesia.

Terus gelorakan perlawanan terhadap rezim upah murah

Usaha kaum buruh untuk membatalkan pelaksanaan regulasi upah murah tersebut dengan cara mogok nasional belum menuai hasil, bahkan di kawasan industri di Kab. Bekasi gerakan mogok berhasil digagalkan oleh aparat polisi, tentara dan kerja sama dengan preman dari berbagai macam ormas. Kaum buruh harus mutlak bersatu dengan segenap rakyat untuk perjuangan yang lebih besar melawan rezim upah murah atau kesengsaraan akibat minimnya upah akan selalu didera dari tahun ke tahun akibat pemberlakuan regulasi ini.

Perjuangan kenaikan upah yang signifikan adalah pertaruhan besar bagi kaum buruh untuk hidup lebih layak, karena tidak ada satu partai politik pun yang berdiri disamping kaum buruh untuk membatalkan PP tersebut. Untuk itulah kaum buruh harus mandiri terus mengkonsolidasikan diri membangun gerakan politik yang lebih maju menumbangkan rezim upah murah dan menggantinya dengan rezim yang lebih demokratis dan menempatkan buruh dan rakyat pada posisi yang lebih tinggi untuk menentukan kebijakan ekonomi dan politik termasuk dalam hal penentuan upah.

Politik Kelas Buruh Bagian II

Politik Kelas Buruh Bagian II

(Seputar Deklarasi Gerakan Buruh Indonesia) *

I

Disadari atau tidak, wacana partai kaum buruh telah menjadi perbincangan, tidak hanya dilingkaran pimpinanan namun juga di tingkatan anggota serikat buruh. Menjelang May Day 2015, Gerakan Buruh Indonesia (GBI) mulai membicarakan dan mendeklarasikan bahwa buruh membutuhkan sebuah perkakas politik yaitu partai buruh. Walau belum menentukan bentuk partai dan program partai, wacana pembentukan partai secara umum didasari oleh kegagalan partai-partai elit dalam mensejahterakan rakyat. Bahkan partai-partai elit melakukan persengkongkolan dalam menindas rakyat.

Tidak cukup hanya dengan deklarasi kebutuhan buruh terhadap pembangunan partai. Gagasan pembangunan partai harus dikonkritkan melalui ajang konsolidasi yang demokratis hingga tercapai kesepakatan mengenai model dan program partai. Tanpa ada ajang konsolidasi yang demokratis, pembentukan partai akan pincang dan jatuh pada pangkuan kelas borjuis.

Partai buruh ini lahir dari karena ditempa oleh pengalaman kaum buruh itu sendiri. Pengalaman dari perjuangan yang tak berujung dari perjuangan normatif perburuhan. Pengalaman dari penipuan oleh partai elit borjuis. Pengalaman atas perkembangan kesadaran politik dari kaum buruh itu sendiri. Baca lebih lanjut

Politik Kelas Buruh (Bagian I)

Politik Kelas Buruh (Bagian I)

* Azmir Zahara
Banyak orang yang berpendapat bahwa kelas buruh tidak akan pernah sanggup membebaskan dirinya sendiri, tak mungkin buruh mampu membangun partai sebagai alat perjuangan politiknya. Mereka menganggap buruh buta politik, buruh tak cukup banyak waktu belajar politik. Maka orang-orang seperti itu, ingin menyatakan bahwa buruh tak perlu berpolitik. Maka kelas buruh dipaksa supaya menyerahkan perjuangan politiknya dibawah kepemimpinan kaum intelektual borjuis. Pandangan kelas borjuis tersebut secara tidak langsung telah menunjukan ketakutan yang luar biasa terhadap kekuatan perjuangan politik kelas buruh.
Kaum buruh sudah terlalu lama “dinina-bobokan” oleh mitos-mitos ratu adil kelas borjuis. Kelas borjuis menyekat perjuangan ekonomi dan politik kelas buruh tidak lain bertujuan untuk melanggengkan sistem perbudakan modern (kapitalisme). Namun, kelas buruh semakin sadar seiring penghisapan dan parodi kebohongan dari kelas borjuasi. Baca lebih lanjut

Pernyataan Sikap Persatuan Perjuangan Indonesia Menolak Kenaikan Harga BBM

Pernyataan Sikap
Turunkan Harga BBM, Naikkan Subsidi Sektor Energi

Sebulan setelah menjabat sebagai Presiden, Jokowi menaikkan harga BBM, kemudian 1.5 bulan berikutnya harga BBM diturunkan, sekarang tanggal 28/03/2015 Pemerintahan Jokowi-JK kembali menaikkannya lagi. Untuk wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali) harga BBM jenis solar naik menjadi Rp 6.900 per liter dari harga sebelumnya Rp 6.400 per liter. Sementara itu, harga BBM jenis premium naik menjadi Rp 7.400 per liter dari harga awal Rp 6.900 per liter. Sementara untuk luar Jamali, jenis premium menjadi Rp 7.300 per liter dan solar menjadi Rp 6.900 per liter.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, premium tidak lagi disubsidi. Penetapannya dibagi menjadi dua, yakni oleh pemerintah untuk premium penugasan di luar Jawa-Bali, dan Pertamina untuk premium umum di Jawa-Bali. Akibat kebijakan ini, harga BBM di Indonesia murni mengikuti fluktuasi harga di pasar internasional. Begitu mulusnya jalan Jokowi untuk melakukan pencabutan subsidi dan meliberalisasi sektor energi, yang tidak pernah terjadi di rezim-rezim sebelumnya. Meskipun kebijakan pencabutan subsidi selalu berhasil dijalankan oleh pemerintahan sebelumnya, mereka selalu mendapatkan perlawanan yang sengit oleh rakyat. Kali ini keadaan berlainan, Jokowi telah mengembalikan kepercayaan diri kaum elit politik di Republik ini. Kaum kapitalispun mendapatkan angin segar kembali, karena Jokowi juga dijuluki sebagai pendukung Upah Murah oleh kaum buruh Indonesia.

Setidaknya ada lima alasan yang selalu didengungkan oleh pemerintah untuk mencabut subsidi ini; Pertama , subsidi tidak tepat sasaran dan perlu dialihkan ke sektor lain yang lebih produktif. Kedua , subsidi BBM menyebabkan pembengkakan APBN. Ketiga , terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi asumsi yang tertera dalam APBN. Keempat, menaikkan harga BBM mendorong pembatasan konsumsi BBM. Kelima, memutus arus penyelundupan dan penyelewengan harga.BBM

Kelima alasan tersebut diatas dapat dengan mudah kita patahkan. Pertama, sektor energi adalah kebutuhan dasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti halnya pangan, kesehatan dan pendidikan, karenanya ia harus dipenuhi oleh negara untuk seluruh rakyat untuk mendorong produktifitas. Kedua, pembengkakan dan jebolnya APBN tidak bisa hanya menyalahkan pada subsidi sektor ini, lagi pula subsidi adalah tanggungjawab negara. Ketiga, lalu muncul pertanyaan, mengapa politik energi Indonesia Indonesia gagal mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia? Pemerintah seharusnya mencari solusi lain yang tidak memberatkan rakyatnya, seperti konversi energi dan penyediaan transportasi massal yang memadai. Keempat, sesuai dengan premis awal bahwa energi adalah kebutuhan dasar, maka kenaikkan harga tidak akan berdampak pada pola konsumsi. Kelima, kita semua tahu bahwa rakyat biasa tidak melakukan penyelundupan dan penyelewengan harga.

Pada dasarnya, kebijakan menaikkan harga BBM subsidi oleh Jokowi ini sama sekali tidak pernah mempertimbangkan sudut pandang kerakyatan. Didukung oleh para akademisi dan ekonom, mereka malah membuat hitung-hitungan studi bahwa ratusan triliun bisa dihemat oleh negara jika harga BBM dinaikkan. Asumsi-asumsi tersebut terus dipropagandakan berulang-ulang sehingga kebohongan nampak nyata sebagai sebuah kebenaran. Namun, diluar daripada itu semua mereka tidak memasukkan hitungan berapa banyak kaum kapitalis yang akan diuntungkan dari pencabutan subsidi itu atau betapa semakin parahnya kehidupan sehari-hari rakyat.

Belum lagi jika kita menyinggung tentang ulah para Mafia Migas yang keberadaan diakui sendiri oleh Jokowi dengan membentuk Tim Pemberantasan Mafia Migas. Namun hingga hari ini tidak pernah jelas siapa para mafia tersebut, atau apakah pemberantasaanya menuai keberhasilan. Jika kondisi ini yang terjadi tidakkah kita bisa menuding balik bahwa penerima kesejahteraan utama dari pencabutan subsidi itu adalah para mafia?

Program reformasi struktural yang dijalankan oleh Jokowi adalah diabadikan untuk mengembalikan trek liberalisme yang selama ini dikotori oleh korupsi, maladministrasi dan inefisiensi ekonomi. “The Right Man in The Right Place at The Right Time” adalah ungkapan yang tepat untuk sosok Jokowi. Dia akan menyelamatkan Kapitalisme di Indonesia yang saat ini sedang sekarat. Kenaikan harga BBM di Indonesia adalah bagian dari program penghematan kapitalis yang sekarang sedang digulirkan di seluruh dunia sejak krisis pada tahun 2008. Memotong anggaran-anggaran sosial yang berarti mencabut subsidi, menekan upah buruh di tingkat yang paling rendah, mengundang investor asing untuk membiayai proyek-proyek infratruktur adalah beberapa program turunan Kapitalisme Internasional.

Untuk itu kami mengajak seluruh komponen rakyat Indonesia untuk menggagalkan kenaikan harga BBM, kita dapat membuat subsidi diperbesar kembali. Jangan percaya elit politik, bongkar kepalsuan citra mereka. Berlawanlah dengan segala kekuatan yang kita punya.
Hidup Rakyat Indonesia!!!

Tertanda
Adi Wibowo
Sekretaris Nasional
PPI

Pernyataan Sikap PPI Bekasi Politik Upah Murah

Pernyataan SikapDSC00792
Persatuan Perjuangan Indonesia (PPI) Bekasi

Tolak Politik Upah Murah
“Bangun Persatuan Buruh Terencana dengan Senjata Mobilisasi Massa Aksi”
———————————————–
Salam Persatuan Perjuangan!!!
Hidup Persatuan Kaum Buruh!!!

Dua hari terakhir (20-21 Nov 2014) buruh di Kab. Bekasi berjuang tanpa lelah, tumpah ruah di belbagai kawasan industri menuntut kenaikan upah 30%.

Lagi-lagi perundingan dewan pengupahan deadlock. Apindo masih mengajukan angka 2.4 jt dan unsur pemerintah di angka 2.7 jt sedangkan buruh tetap diangka 3.6 jt.

Kaum buruh pun sadar bahwa upah 3.6 belumlah dirasa layak, karena penetapan upah masih bersandar pada 60 Khl (“survei tidak riil) untuk 1 tahun, dimana 60 KHL tersebut masih jauh dari kebutuhan hidup layak.

Dalam penetapan upah pun tidak ada penyesuaian jika terjadi inflasi yang ditinjau secara periodik. Sehingga upah bersifat konstan dalam 1 tahun, sementara dinegeri ini selalu mengalami kenaikan harga-harga.

Kenaikan upah dalam skema Politik Upah Murah hanya cukup untuk membuat buruh dan keluarganya layak hidup guna terus dijadikan “budak mesin modern”.

Sementara itu, aksi buruh di Kabupaten Bekasi dibubarkan secara brutal oleh polisi yang dibantu oleh preman. Buruh dipukuli, ditembak gas air mata, mobil komando dirusak, motor buruh dihancurkan dan beberapa buruh ditangkap.

Kebrutalan aparat kepolisian ini sebagai sinyal untuk melemahkan gerakan buruh, melemahkan perjuangan upah. Karena memang mereka adalah alat represif/ kekerasan untuk melindungi para pemilik modal.

Kemudian deadlocknya perundingan dewan penguahan, serta Bupati yang tidak mengambil peran politik yang berpihak kepada kaum buruh, sehingga Gubernur Jawa Barat mengeluarkan SK tentang upah- yang ternyata jauh dari harapan kaum buruh, yakni hanya naik 16,04%.

SK Gubernur menyatakan UMK Kabupaten Bekasi Rp 2.840.000 (naik Rp 392.555 atau 16,04 persen dari 2014 Rp 2.447.445). Kenyataannya politik upah murah terus berlangsung di negeri ini. Buruh dipaksa miskin, dan terus dipaksa bekerja yang membuat para pemodal/ pengusaha bertambah kaya.

Pemerintahan Kab. Bekasi serta pemerintahan Provinsi Jabar merupakan kaki tangan dari para pemodal dan sebagai instrumen yang melegalkan politik upah murah.

Disamping politik upah murah, Buruh dihadapkan pada persoalan kebijakan liberal rejim Jokowi-JK. Rejim Jokowi-JK dengan mengamini pasar bebas dan membebaskan penanaman modal (investasi) sejatinya telah memperkuat penghisapan manusia atas manusia serta memperkuat kedudukan kapitalisme di bumi nusantara.

Penanaman modal merupakan bentuk imperialisme yakni “Raksasa Rahwana Dasamuka yang bermulut Sepuluh” yang memiskinkan rakyat Indonesia.

Rejim Jokowi mendatangkan para pemodal dengan jalan menghapus subsidi BBM. Ini jelas skema liberalisasi ekonomi yakni mengubah barang sosial menjadi barang privat. Mencabut subsidi berati menghilangkan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Kenaikan harga BBM jelas berampak kepada naiknya harga-harga kebutuhan pokok, sehingga semakin memberatkan kehidupan kaum buruh.

Upah muran dan kenaikan BBM merupakan kebijakan anti rakyat. Terang sudah watak asli dari Jokowi yang mengaku dirinya populis. Setiap kebiakan liberalisme rejim Jokowi-JK selalu berbanding lurus dengan tindakan kekerasan dari aparat baik polisi maupun tentara.

Diliahat dari dinamika gerakan, masih saja ada yang mengharap kebaikan dari segelintir elit untuk memperjuangkan kenaikan upah. Ketergantungan ini membuat gerakan menjadi lemah dan terombang-ambing.

Sehingga perjuangan dan nasib kaum buruh ada ditangan buruh itu sendiri. Persatuan kaum buruh lah modal utama dalam perjuangan. Persatuan yang terencana dengan senjata mobilisasi massa aksi akan membuat kegerakan buruh semakin kuat.

Tolak Politik Upah Murah!!!
Tolak UMK Kab. Bekasi 2.840.000!!!
Tolak Kenaikan Harga BBM.

#30% kenaikan UMK Kab. Bekasi harus tetap diperjuangkan!!!
Perjuangan Buruh ditingkatkan menjadi perjuangan rakyat Indonesia dalam menolak Kenaikan Harga BBM!!!

Hidup Persatuan Kaum Buruh!!!
Hidup Persatuan Perjuangan!!!

Sabtu, 22 November 2014

Sekot PPI Bekasi
Abdul Rasyid